Asyatri; Pemkab Dan DPRD Malteng Bobrok
Kabaresijurnalis.com, Maluku Tengah-Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Pemkab Malteng), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (DPRD Malteng), dinilai bobrok dalam mengelola daerah ini untuk kepentingan masyarakat. Penilaian ini disampaikan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Kajian Strategis dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat (LSM Pukat Seram) Fahri Asyatri, dalam rilis yang diterima redaksi kabaresijurnalis.com, Selasa, (5/08/24), di Masohi.
Penilaian ini didasarkan atas beberapa indikator yang menurut Asyatri tidak berjalan dengan baik dan benar. Dimana Pemkab Malteng dalam mengelola anggaran yang tujuannya untuk kepentingan masyarakat, tidak menjawab keberpihakannya kepada masyarakat, cendrung mencari keuntungan.
Begitu juga dengan DPRD Malteng, lembaga rakyat yang diharapkan dapat memainkan perannya untuk melakukan pengawasan terhadap Pemkab Malteng sebagai mitranya, tidak berjalan sesuai fungsinya. Hal yang sama dan cendrung lebih menjawab kepentingan kelompok maupun kepentingan pribadi dan untuk mencari keuntungan.
“Beta simpulkan pengelolaan daerah ini sangat rusak, hancur berkeping keping, eksekutif deng legislatif rusak. Masalah anggaran sertifikasi guru, Tunjangan Hari Raya (THR), untuk guru 2023, pembangunan yang dibangun tidak terpakai, anggaran proyek puluhan milyar tidak sebanding peruntukannya,” tegas Asyatri.
“Megahnya pembangunan Gedung DPRD Malteng dengan anggaran puluhan Milyar, tidak sebanding kinerja mereka untuk kepentingan masyarakat. Rehab pembangunan Pasar Tingkat Binaya Masohi dengan puluhan Milyar, hasilnya tidak maksimal karena karena fasislitasnya tidak berfungsi seperti Toilet, termasuk refokusing anggaran, DPRD ikut diam tidak bersuara,” terangnya.
Terkait Masohi Plaza alias Pasar Tingkat Binaya Masohi menurut Asyatri, ini tidak luput dari dosa kelam sejarah Pimpinan DPRD Malteng dan Komisi Dua dalam meloloskan proyek rehabilitasi pasar tersebut sebesar Rp. 11 Milyar, disaat rakyat banyak yang meninggal dunia karena covid 19 tahun 2021, hasilnya uang negara dirugikan dan dikembalikan ratusan juta.
“Pengembalian itu tanda ada niat jahat, itupun terkuak setelah LSM bikin laporan ke Polda Maluku. Sekarang Maplaz alias Pasar Tingkat itu seperti sarang setan, dimana setelah rehab degan anggaran belasan Milyar, justru kebocoran dan MCK tidak berfungsi serta tidak terisi degan baik, sepi pembeli,” ujarnya.
Kondisi ini lanjut Ketua Pukat Seram, sangat merugikan Pemkab Malteng karena anggaran yang dikeluarkan sangat besar. Hasilnya tidak maksimal, begitu juga terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena ketidakmampuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam mengelola aset daerah.
“Disaat itu, justru PAD naik lewat terbitnya Perda baru di Januari 2024, jika Pemkab Malteng tidak mampu mengelola Maplaz alias Pasar Tingkat dengan baik dan cuma jadi sarang rampok dan menguntungkan sebagian pedagang yang setora besar, ya baiknya dijual saja di toko Online sapa tau bisa laku lumayan,” sindirnya.
“Anggota DPRD Malteng dan Pj Bupati masuk ke Maplaz alias Pasar Tingkat itu, lihat dengan benar kondisi Toilet/MCK dan hasil karja itu rusak, badaki dan memalukan. Barang basar di tengah kota saja bisa seperti itu, dan apalai proyek yang di luar kota, ini karena para dewan tutup mata karena diduga terlibat kong kalikong,” ucapnya. (KJ.07)
